Sejak UU Ibu Kota Negara disahkan pertengahan Januari lalu, setidaknya sudah ada empat permohonan uji konstitusionalitas UU itu ke Mahkamah Konstitusi. MK diminta membatalkan UU tersebut.

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sudah disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI dan telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tahapan pembangunan ibu kota negara baru yang diberi nama IKN Nusantara akan dimulai.