Pemberian hukuman yang bersifat mendidik tidak dapat dijadikan alasan untuk memenjarakan seorang guru.

Narasi kampanye pemilu berupa gagasan memperbaiki dan meningkatkan pendidikan perlu diapresiasi. Namun, anggaran Kemendikbudristek hanya 2,7 persen dari APBN, tak banyak menyisakan ruang pendanaan untuk mewujudkannya.

Dinamika sosial, politik, ekonomi, kultural, historis, dan teknologis membentuk karakter guru. Hal ini memengaruhi model pedagogi yang mereka bawa di kelas. Di era 4.0 ini, pedagogi model apa yang mereka bawa ke kelas?

Perlukah pemerintah mengatur dan membentuk kode etik guru nasional? Bukankah kode etik profesi merupakan kewenangan sepenuhnya dari organisasi profesi sebagaimana juga organisasi-organisasi profesi lain?

Guru adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, guru harus sejahtera terlebih karena peran krusial guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selagi pemerintah membahas RUU Sisdiknas, penting untuk mengarusutamakan kesejahteraan psikologis guru sebagai indikator utama keberhasilan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memunculkan polemik. RUU ini dinilai sangat miskin dalam mengatur hak-hak guru, sebuah langkah mundur dalam tata kelola guru.

Jumlah guru swasta mencapai 41 persen dari total jumlah guru negeri di Indonesia. Meski mempunyai tugas dan kewajiban yang sama dengan guru negeri, hak dan kesempatan guru swasta berbeda dengan guru negeri.