Indonesia punya peluang mengisi pasar Amerika Serikat setelah memperoleh perpanjangan sistem tarif preferensial.

Tindakan negara kuat bisa anarkistis. Tak selalu berarti kekacauan atau pembantaian, tetapi kesemena-menaan terbuka lebar jika tidak ada lawan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara terkait sikap Amerika Serikat yang menentang pemungutan pajak atas produk digital. Indonesia akan tetap memungut PPN atas produk digital mulai Agustus 2020.

Tantangan kinerja perdagangan makin berat. RI berada di pusaran proteksi dagang dan bayangan dampak Covid-19 yang berpotensi menggerus neraca perdagangan.

Pemerintah menjamin pencabutan status Indonesia dari negara berkembang jadi negara maju tidak akan merambat ke GSP. Pekan depan, RI dan AS akan bertemu.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir perdagangan Selasa (25/2/2020) merosot 19,91 poin atau 0,34 persen dari posisi hari sebelumnya ke level 5.787,13.

Penyematan status negara maju bisa membuat Indonesia tak lagi mendapat bea masuk murah dari Amerika Serikat. Indonesia juga berpotensi tak akan lagi diberi keistimewaan AS dalam Sistem Tarif Preferensial Umum (GSP) AS.

Indonesia akan mengklarifikasi Amerika Serikat yang secara sepihak mengubah status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Jangan sampai pengubahan status itu merembet ke fasilitas perdagangan GSP AS.