Larangan anak berunjuk rasa bukan berarti anak dilarang menyampaikan pendapatnya. Negara menjamin anak bebas menyatakan pandangannya, tetapi penyampaiannya harus disesuaikan dengan usianya.

Unjuk rasa ribuan pelajar SMK, SMA, dan SMP di Medan yang berujung anarkistis menunjukkan tekanan multidimensi remaja urban. Butuh perhatian negara untuk menjadikan kegiatan mereka produktif.

Keterlibatan pelajar sekolah menengah kejuruan yang menyebut dirinya anak STM dalam rentetan unjuk rasa sepekan terakhir menyisakan tanya. Benarkah kesadaran berpolitik mereka datang lebih awal ?

Unjuk rasa yang melibatkan pelajar SMA/SMK beberapa hari terakhir menyentak banyak kalangan. Beragam analisa mengemukakan alasan para pelajar unjuk rasa. Salah satunya, kemungkinan kesalahan di internal sekolah.

Kepolisian dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta kian intens menerapkan cara-cara preventif untuk mencegah pelajar kembali terlibat dalam unjuk rasa seperti yang terlihat beberapa hari terakhir.

Tim Advokasi untuk Demokrasi kesulitan mengklarifikasi masih ditahannya 20 mahasiswa dan pelajar peserta aksi unjuk rasa oleh Polda Metro Jaya. Akses untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka juga masih susah.

Unjuk rasa lanjutan dilakukan ribuan mahasiswa di depan kantor DPRD Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (30/9/2019). Puluhan pelajar sekolah menengah atas atau SMA juga ikut serta, tetapi kemudian dipulangkan polisi.

Pembinaan kepada pelajar peserta unjuk rasa berujung ricuh, Rabu (25/9/2019), bakal melibatkan orangtua siswa. Pembinaan bakal bersifat edukatif, religius, dan berkebangsaan.