Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
uji materi uu pilkada
Pengaturan syarat usia calon kepala-wakil kepala daerah merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang.
Bagikan
Hakim MK: Lembaga Peradilan Tak Bisa Utak-atik Syarat Usia Calon di Pilkada
Pengaturan syarat usia calon kepala-wakil kepala daerah merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang.
Politik & Hukum
·
MK Perbolehkan Mantan Napi Perbuatan Tercela ”Nyalon” Kepala Daerah
MK memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah sepanjang bersedia jujur mengumumkan kepada publik bahwa ia mantan narapidana.
Politik & Hukum
·
MK Diminta Beri Rambu-rambu dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
MK mulai memeriksa perkara uji materi UU Pilkada yang terkait penjabat kepala daerah. Pemohon meminta MK mengabulkan delapan syarat dalam penunjukan penjabat kepala daerah.
Politik & Hukum
·
MK Diminta Prioritaskan Permohonan Penghapusan Keserentakan Pilkada 2024
Sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun ini. Karena itu, MK diminta memprioritaskan pengujian terhadap UU Pilkada, terutama terkait keserentakan pilkada pada tahun 2024.
Politik & Hukum
·
Uji Materi Pencalonan Bisa Jadi Alternatif Solusi
Pendekatan regulasi, seperti merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, atau uji materi undang-undang tersebut, bisa didorong untuk meminimalkan tren calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.
Politik & Hukum
·
Iklan
MK Tolak Permohonan Pengujian UU Pemilu
MK menolak seluruh permohonan yang disampaikan oleh Perludem terkait pemisahan pemilihan umum antara pemilu nasional (pilpres, pileg DPR dan DPD) dan pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD).
Fotografi
·
Jalan Masih Terbuka bagi Bekas Terpidana Korupsi di Pilkada
Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menghambat bekas napi korupsi yang ingin maju di pilkada. Oleh karena itu, untuk menghadirkan pemimpin yang berintegritas, kuncinya ada pada partai politik, KPU, dan tentunya pemilih.
Politik & Hukum
·
Iklan