Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak bertentangan dengan konstitusi.

MK kembali menolak permohonan uji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Payung hukum pembangunan ibu kota negara baru itu dinyatakan tetap konstitusional.

Permohonan yang diajukan melewati tenggat dan tidak jelas serta argumentasi kedudukan hukum yang tidak relevan menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak menerima uji materi dan uji formil UU Ibu Kota Negara.

Pengaduan terkait dugaan konflik kepentingan dalam rencana pernikahan Ketua MK dengan adik Presiden Jokowi. Selain itu, karena hukum acara uji formil dianggap diubah secara sepihak oleh hakim MK saat pengujian UU IKN.

Tanpa didampingi kuasa hukum, Mulak nekat mengajukan uji formil UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. Sopir angkutan umum jurusan Pasar Minggu-Depok itu merasa UU IKN telah merugikan hak konstitusionalnya.

Mahkamah Konstitusi kembali menyidangkan perkara permohonan uji formil dan uji materiil UU Ibu Kota Negara. Kali ini sidang digelar untuk permohonan yang diajukan cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, dan lainnya.