Muncul kekhawatiran pengenaan PPN dalam transaksi elektronik. Pemerintah memastikan yang dipajaki adalah jasa layanan. Namun, tak ada jaminan biaya-biaya tidak naik.

Tim siber Ditreskrimsus Polda Bali mengungkap kejahatan dunia maya berupa peretasan akun dan penyebaran situs penipuan untuk mengambil alih akun milik orang lain. Polisi menangkap dua tersangka dari dua kasus berbeda.

Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto menyebut rencana revisi UU ITE adalah upaya yang logis. Pemerintah terbuka memperbaiki norma yang sudah ada, tetapi bukan berarti pasalnya dihapus.

Sejumlah fraksi di DPR mendukung revisi UU ITE. Revisi diharapkan bisa mengatasi pasal-pasal karet yang mengancam demokrasi. ICJR bahkan telah mengingatkan adanya pasal ”monster” di UU ITE saat revisi tahun 2016.

Draf RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (KFPPP) sudah rampung dan sudah dikirim ke DPR untuk dibahas. Salah satu pengaturan baru di RUU ini adalah tentang pemajakan transaksi elektronik.

Upaya mencegah makin berkembangnya modus penipuan dompet digital memerlukan sinergi tiga pihak, yaitu pemerintah, penyedia jasa, dan masyarakat. Utamanya, perlindungan hukum dan pengamanan data.

Aksi pencopetan turut berevolusi seiring perkembangan zaman. Dengan gencarnya promosi penyedia jasa dompet digital, para pencopet pun tidak lagi hanya bergerak di jalanan, tetapi di dunia maya.

Meningkatnya transaksi uang elektronik melalui layanan dompet elektronik di Indonesia membuat persaingan layanan dompet digital semakin ketat. Sisi lain, tindak kejahatan dalam transaksi digital juga makin mengancam.