Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
tkdd
Harapan desentralisasi agar pemerintah daerah menggunakan anggaran daerahnya dengan efisien tidak berjalan dengan baik. Peran pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk membantu daerah mengelola anggaran agar produktif.
Bagikan
Anggaran Daerah Perlu Diarahkan Menjadi Lebih Produktif
Harapan desentralisasi agar pemerintah daerah menggunakan anggaran daerahnya dengan efisien tidak berjalan dengan baik. Peran pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk membantu daerah mengelola anggaran agar produktif.
Ekonomi
路
Pemda Dinilai Kurang Responsif terhadap Ancaman Krisis
Pembenahan birokrasi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi daerah pascapandemi Covid-19.
Ekonomi
路
Realisasi Belanja Pemda Seret, Transfer Pusat ke Daerah Ikut Macet
Serapan anggaran belanja mayoritas pemerintah daerah saat ini lebih rendah ketimbang pendapatannya. Situasi ini akhirnya menahan laju penyaluran transfer ke daerah dan dana desa.
Ekonomi
路
Rasio Dana Transfer ke Daerah terhadap Belanja Pusat Terus Menurun
Tren penurunan rasio transfer ke daerah dan dana desa terhadap belanja pemerintah pusat berlanjut. Kebijakan ini membuat desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kian melemah.
Ekonomi
路
Penyerapan Anggaran Kesehatan di Daerah Rendah, Simpanan Pemda Menumpuk hingga Rp 172,55 Triliun
Ruang fiskal di daerah masih cukup luas untuk penanganan Covid-19.
Ekonomi
路
Iklan
Korupsi Subur di Daerah Pemekaran
Hadirnya daerah pemekaran atau daerah otonom baru cenderung kurang produktif. Alih-alih menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, daerah hasil pemekaran menjadi ladang subur tindak pidana korupsi.
Riset
路
DIPA 2019 untuk NTB Sebesar Rp 16 Triliun
Nusantara
路
Iklan