Anggaran Daerah Perlu Diarahkan Menjadi Lebih Produktif
Harapan desentralisasi agar pemerintah daerah menggunakan anggaran daerahnya dengan efisien tidak berjalan dengan baik. Peran pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk membantu daerah mengelola anggaran agar produktif.
Pembangunan jalan Trans Papua di daerah Kabupaten Yalimo.
JAKARTA, KOMPAS – Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan bisa mengefektifkan penggunaan dana transfer pusat ke daerah untuk belanja yang produktif. Selama ini, anggaran daerah dihabiskan untuk biaya operasional yang tidak memberi manfaat besar untuk masyarakat luas.
Peneliti pada Center for Indonesian Policy Studies Krisna Gupta menerangkan, kehadiran UU No 1/2022 dibutuhkan mengingat aturan mengenai keuangan daerah belum pernah direvisi sejak kebijakan otonomi daerah berlaku pada awal 2000-an.