Iklan
Pemda Dinilai Kurang Responsif terhadap Ancaman Krisis
Pembenahan birokrasi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi daerah pascapandemi Covid-19.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F576b9da4-376a-421d-8b43-4346e82c2fe6_jpg.jpg){kind=logo}
lustrasi penyaluran bantuan sosial di daerah.
JAKARTA, KOMPAS — Realisasi penyerapan anggaran daerah yang rendah di masa pandemi mengindikasikan pemerintah daerah masih kurang responsif terhadap ancaman krisis. Pembenahan birokrasi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi daerah pascapandemi Covid-19.
Dalam webinar bertajuk ”Tata Kelola Ekonomi Daerah Pasca Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Jumat (12/11/2021), Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti buruknya tata kelola ekonomi daerah.