Kompas.id

Titi Anggraini

Sudah 32 kali uji materi pasal ”presidential threshold” di MK, tetapi belum ada yang dikabulkan. Apa kali ini berhasil?

Bagikan

Mati Satu, Tumbuh Seribu Uji Materi Pasal ”Presidential Threshold” di MK

Sudah 32 kali uji materi pasal ”presidential threshold” di MK, tetapi belum ada yang dikabulkan. Apa kali ini berhasil?

Politik & Hukum ·

Mahkamah Rakyat Jadi Alternatif Saat Keadilan Pemilu Hadapi Jalan Buntu

Alternatif kian diperlukan saat kredibilitas institusi formal yang seharusnya menghadirkan keadilan pemilu diragukan.

Politik & Hukum ·

Sirekap dan Pemungutan Suara Ulang di Malaysia Hambat Proses Rekapitulasi Suara

Dalam sisa waktu yang kian mepet, KPU masih dihadapkan pada sejumlah masalah rekapitulasi penghitungan suara.

Bebas Akses

Pelanggaran Etik Ketua KPU Hasyim Asy’ari Bukan yang Pertama Kalinya

Pelanggaran etik ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Hasyim Asy’ari sejak menjabat sebagai ketua KPU.

Jaga Demokrasi, Aparatur Negara Dituntut Buktikan Netralitas di Pemilu

Ketidaknetralan aparat dikhawatirkan akan mendegradasi kepercayaan serta menimbulkan keraguan atas kredibilitas dan legitimasi proses serta hasil pemilu.

Politik & Hukum ·

Iklan

Kontestasi Pilpres Dibayangi Ketidakpastian Hukum

Gugatan terhadap PKPU 23/2023 menambah ketidakpastian hukum dalam Pilpres 2024 setelah MK belum memutus pengujian ulang syarat capres-cawapres. Bagaimana lembaga peradilan harus bersikap?

Politik & Hukum ·

Ruang Gelap Sosialisasi Politik

Masa tunggu selama hampir satu tahun menuju kampanye Pemilu 2024 menciptakan ruang gelap sosialisasi politik, politik uang tidak akan bisa diproses. Karena itu, pengaturan masa tunggu kampanye harus diubah.

Serius Mengurus Pemilu

Berkaca dari permasalahan pada Pemilu 2019 dan menjelang Pemilu 2024, rakyat harus diberikan keyakinan bahwa negara serius mengurus hak mereka untuk mendapatkan pemilu yang luber, jurdil, dan tepat waktu.

Sanksi Peringatan Keras Terakhir untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari

DKPP menilai tindakan dan kedekatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan Ketua Partai Republik Satu Hasnaeni telah melanggar prinsip profesional dan mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu.

Politik & Hukum ·

Gelombang Gugatan Belum Berakhir, KPU Masih Hadapi Perkara dengan Prima dan PKP

KPU telah mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Partai Prima. Saat ini, pihaknya terus menyiapkan materi banding atas putusan karena batas waktunya tinggal 10 hari lagi.

Politik & Hukum ·

Iklan