Perbincangan mengenai metode untuk merevisi UU Pemilu dan Pilkada terus berkembang. Muncul dua opsi, yakni metode kodifikasi dan omnibus. Apa perbedaannya?

Sudah 32 kali uji materi pasal ”presidential threshold” di MK, tetapi belum ada yang dikabulkan. Apa kali ini berhasil?

Alternatif kian diperlukan saat kredibilitas institusi formal yang seharusnya menghadirkan keadilan pemilu diragukan.

Dalam sisa waktu yang kian mepet, KPU masih dihadapkan pada sejumlah masalah rekapitulasi penghitungan suara.

Ketidaknetralan aparat dikhawatirkan akan mendegradasi kepercayaan serta menimbulkan keraguan atas kredibilitas dan legitimasi proses serta hasil pemilu.

Gugatan terhadap PKPU 23/2023 menambah ketidakpastian hukum dalam Pilpres 2024 setelah MK belum memutus pengujian ulang syarat capres-cawapres. Bagaimana lembaga peradilan harus bersikap?

Masa tunggu selama hampir satu tahun menuju kampanye Pemilu 2024 menciptakan ruang gelap sosialisasi politik, politik uang tidak akan bisa diproses. Karena itu, pengaturan masa tunggu kampanye harus diubah.

Berkaca dari permasalahan pada Pemilu 2019 dan menjelang Pemilu 2024, rakyat harus diberikan keyakinan bahwa negara serius mengurus hak mereka untuk mendapatkan pemilu yang luber, jurdil, dan tepat waktu.