Mahkamah Rakyat Jadi Alternatif Saat Keadilan Pemilu Hadapi Jalan Buntu

Alternatif kian diperlukan saat kredibilitas institusi formal yang seharusnya menghadirkan keadilan pemilu diragukan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mural menyambut Pemilihan Umum 2024 digambar di tembok pembatas kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Sabtu (17/6/2023).

Mahkamah Rakyat bisa menjadi alternatif saat keadilan pemilihan umum menghadapi jalan buntu. Alternatif ini menjadi semakin diperlukan ketika institusi formal yang semestinya menghadirkan keadilan pemilu diragukan kredibilitasnya. Hal ini menjadi benang merah diskusi daring bertajuk ”Mahkamah Rakyat untuk Keadilan Pemilu, Perlukah?”, Senin (15/4/2024).

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang digelar, Senin (15/4/2024), sejarawan dan profesor riset Badan Risat dan Inovasi Nasional, Asvi Warman Adam; sejarawan dan aktivis perempuan, Fatia Nadia; Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid; pengajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Sri Lestari Wahyuningroem; dan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini.