Komnas HAM usulkan program penyelesaian nonyudisial korban pelanggaran HAM berat berlanjut meski keluarga korban tolak.

Sejumlah pihak meminta pembongkaran Rumoh Geudong, tempat terjadinya pelanggaran HAM berat di Aceh, itu dihentikan. Bangunan itu merupakan situs sejarah peninggalan dan bukti pernah ada kejahatan sangat serius di sana.

Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemulihan pelanggaran HAM berat dimulai dan dipusatkan di Aceh. Bersamaan dengan itu dimulai pemulihan di wilayah lain dari 12 kasus pelanggaran HAM lainnya.

Dengan mengambil tempat di Aceh, di akhir Juni mendatang, pemerintah akan memulai implementasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat. Diharapkan upaya itu juga bisa menciptakan rekonsiliasi di akar rumput.

Korban dan keluarga korban juga berharap agar pelurusan sejarah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan pembangunan tugu memorabilia bisa direalisasikan.

Keluarga korban sudah bosan mendengar janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Instruksi presiden terbaru diharapkan betul-betul bisa merealisasikan janji pemerintah tersebut.

Pemerintah penuhi janjinya tindak lanjuti rekomendasi Tim PPHAM. Tindak lanjutnya itu, di antaranya, Inpres Nomor 2 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023.

Presiden Joko Widodo akan menemui korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang ada di dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi langkah awal pemulihan korban.