Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja membuka lebar peluang importasi pangan. Ketentuan itu dinilai bakal menjauhkan Indonesia dari cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan.

Perppu tentang Cipta Kerja dinilai tetap mengabaikan aspek lingkungan hidup. Bahkan, penerbitan perppu ini juga diyakini akan semakin meningkatkan pelanggaran dan pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi.

Kebijakan pengupahan, yang di dalamnya mencakup upah minimum, memegang peran sentral dalam perkembangan pasar kerja. Ketentuan formula perhitungan di Perppu Cipta Kerja dikhawatirkan jadi ’pedang bermata dua’.