Masyarakat suku Paser dan suku Balik sudah puluhan tahun merasakan hutan dan lahan mereka digunakan untuk industri dan transmigrasi tanpa ada kompensasi. Kini mereka dihadapkan pada proyek ibu kota negara.

Dari dua subsuku Melayu dan 16 subsuku Dayak di Kalimantan Timur, baru dua yang diakui pemerintah dengan dua hutan adat. Masyarakat adat di lokasi IKN Nusantara ini masih rentan dengan perampasan lahan.

Salah satu substansi yang dikehendaki ada dalam RUU Masyarakat Adat di antaranya terkait penyederhanaan mekanisme pengakuan hak-hak masyarakat adat serta resolusi penyelesaian konflik.

Pemda dapat mengeluarkan perda yang memberikan pengakuan bagi masyarakat adat beserta wilayahnya. Hal ini butuh dukungan dan dorongan dari Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu upaya negara untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat yaitu dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Namun, draf yang ada saat ini dinilai masih belum sesuai dengan usulan dan aspirasi masyarakat adat.

Hutan yang dikelola masyarakat di tanah Papua semakin tergerus akibat investasi dan penebangan pohon secara ilegal. Kini masyarakat hidup di tengah ancaman bencana hidrometeorologi karena hilangnya daerah resapan air.