Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, menilai RUU Perampasan Aset harus ketat mengatur jaminan proses hukum yang jujur dan adil. Direktur Program Kemitraan Rifqi Assegaf menilai RUU sudah memberi rambu cukup memadai.

Kritik dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP disebut mengacu pada draf RKUHP yang lama. Dalam draf RKUHP terbaru, mayoritas kritik diklaim telah dijawab.

DPR dan pemerintah dianggap tergesa-gesa. Bukan tidak mungkin terjadi lagi unjuk rasa besar-besaran untuk menunda pengesahan RKUHP. Dasarnya, karena RUU RUKHP harus direvisi.

Di pasal penghinaan terhadap pemerintah pada RKUHP, pemerintah menambah 4 ayat. Tindak pidana itu hanya bisa diadukan oleh pihak terhina. Namun, DPR tetap ingin frasa penghinaan dipersempit untuk menghindari multitafsir.

Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung didesak mengusut kasus dugaan pemerkosaan yang dialami perempuan dengan gangguan jiwa di Bandar Lampung. Pemerkosaan tertangkap kamera pengintai tilang elektronik.

”Kami hanya membahas pasal-pasal krusial dan hasil sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Saya tegaskan lagi bahwa DPR tidak akan membongkar ulang pasal per pasal,” kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery soal RKUHP.

Sejumlah anggota Komisi III DPR berjanji akan inklusif menyerap aspirasi masyarakat tatkala RKUHP dibahas bersama pemerintah. Namun, mereka juga meminta agar tak ada pihak yang merasa paling benar pada proses ini.