Sikap dan tindakan pemerintah untuk menerbitkan sertifikat bagi MHA merupakan bukti penghormatan terhadap hak MHA.

Percepatan pengakuan hak masyarakat adat diharapkan bisa memberikan perlindungan ketika terjadi konflik agraria dengan pihak lain.

Hutan yang ditebang perusahaan memaksa orang Marind Anim di Kampung Zanegi itu kini menjadi pemulung di tanah ulayatnya sendiri.

Suku Baduy Dalam di Lebak, Banten, hidup merdeka dengan keteguhan adat tradisi. Buah dari keteguhan itu ialah kemandirian pangan dan kelestarian alam yang menjaga ”leuit” atau lumbung pangan mereka abadi.

Pengakuan negara terhadap wilayah adat sangatlah penting di tengah tekanan kekuasaan dan ekonomi. Dengan payung hukum ini masyarakat adat dapat terus berdaya memajukan adat dengan tetap membawa nilai kearifan lokal.

Pemerintah mencabut ribuan izin hak penguasaan lahan di sektor usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Masyarakat adat menuntut sikap tegas pemerintah dalam memastikan pengembalian tanah ulayat.

Masyarakat Suku Mpur di Kebar, Papua Barat merasa tertipu oleh perusahaan Bintuni Argo Prima Perkasa. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini menggusur tanah adat hingga ke hutan inti, sertifikat pun menjadi HGU.

Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis, memperjuangkan hak masyarakat adat untuk bisa memiliki kembali tanah adat yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Saat ini masyarakat adat hanya memegang sertifikat HGU.