Putusan MK terkait sejumlah uji materi UU tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dikabulkan baru akan diterapkan untuk Pilkada 2029.

Empat bulan menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2024, KPU gelar uji publik Peraturan KPU tentang Logistik Pilkada.

Jika pemilu pada 15 Mei 2024, sesuai usulan pemerintah, diperkirakan akan mengganggu tahapan pilkada. Salah satunya karena sengketa pemilu di MK akan final pada Agustus 2024, bersamaan dengan tahapan awal pilkada.

Gelaran pemilu legislatif dan presiden yang biasanya digelar pada April diusulkan dimajukan ke Januari agar cukup waktu tersedia untuk persiapan pilkada serentak pada November 2024. Namun, KPU lebih memilih Maret.

Sebanyak 1.202 petugas pemutakhiran data pemilih KPU Denpasar harus menjalani uji cepat cepat Covid-19 sebelum melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih.

DPR mendesak pemerintah segera mencairkan anggaran Pilkada 2020 tahap pertama paling lambat akhir Juni. Jika anggaran tak segera dicairkan, pilkada diusulkan ditunda lagi. Namun, hal itu ditolak karena kurang arif.

Ketepatan waktu pemenuhan alat pelindung diri jalankan protokol kesehatan Covid-19 saat Pilkada 2020 hingga kini diragukan. Keraguan ini karena pencairan anggaran terus diupayakan. Padahal, tahapan dimula10 hari lagi.

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, kini diisolasi di rumah sakit. Kasus ini memperlihatkan penyelenggara pemilu rentan terinfeksi Covid-19. Patut jadi pertimbangan untuk tak memaksakan pilkada di tengah pandemi.