Surat pimpinan MPR pada keluarga Bung Karno baru-baru ini merupakan pembersihan stigma komunis atas Soekarno selama ini.

Kehendak pemerintah menguatkan Pancasila secara ilmiah adalah ilusi jika prasyarat ilmiah Pancasila tak dipenuhi, yaitu ketiadaan pemahaman terhadap Pancasila sebagai filsafat dasar negara.

Meski 1 Juni diperingati sebagai Harlah Pancasila, penulisan di berbagai materi Pancasila tak demikian. Agar Keppres No 24/2016 bisa jadi kebijakan pelurusan sejarah Pancasila, revisi buku ”Risalah Sidang BPUPKI-PPKI”.

Hingga kini, mahasiswa dan pelajar masih rawan terpapar radikalisme. Ini bukti Pancasila belum sepenuhnya menarik untuk dihayati. Lantas, apa permasalahannya?

Pemahaman terhadap sila Ketuhanan YME semestinya tidak menggunakan perspektif agama tertentu, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip universal agama. Fakta sejarah perumusan sila Ketuhanan YME juga menunjukkan demikian.

Tidak ada ”trikotomi” Pancasila yang membelah Pancasila menjadi ”Pancasila 1 Juni” , ”Pancasila 22 Juni” , dan ”Pancasila 18 Agustus”. Ketiga rumusan Pancasila tersebut bukan tiga hal atau tiga ideologi yang berbeda.

Pancasila merupakan filsafat dasar negara. Karena ia merupakan filsafat, maka sangat layak dijadikan materi pendidikan yang mandiri, terpisah dari disiplin pendidikan lain.

Pembudayaan Pancasila secara legal dimulai sejak terbitnya keputusan presiden tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. namun, selama ini kita masih memahami dan membudayakan Pancasila “secara permukaan”.