Kunci dari titik temu yang melahirkan Indonesia terdapat pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam dasar negara.

Surat pimpinan MPR pada keluarga Bung Karno baru-baru ini merupakan pembersihan stigma komunis atas Soekarno selama ini.

Kehendak pemerintah menguatkan Pancasila secara ilmiah adalah ilusi jika prasyarat ilmiah Pancasila tak dipenuhi, yaitu ketiadaan pemahaman terhadap Pancasila sebagai filsafat dasar negara.

Meski 1 Juni diperingati sebagai Harlah Pancasila, penulisan di berbagai materi Pancasila tak demikian. Agar Keppres No 24/2016 bisa jadi kebijakan pelurusan sejarah Pancasila, revisi buku ”Risalah Sidang BPUPKI-PPKI”.

Pemahaman legalistik bisa menjadi sumber bencana bagi Pancasila, yang membuat dasar negara ini tidak benar-benar sakti meskipun setiap tahun kita peringati kesaktiannya. Lalu, seperti apa definisi Pancasila yang benar?

Pemahaman terhadap sila Ketuhanan YME semestinya tidak menggunakan perspektif agama tertentu, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip universal agama. Fakta sejarah perumusan sila Ketuhanan YME juga menunjukkan demikian.

Tidak ada ”trikotomi” Pancasila yang membelah Pancasila menjadi ”Pancasila 1 Juni” , ”Pancasila 22 Juni” , dan ”Pancasila 18 Agustus”. Ketiga rumusan Pancasila tersebut bukan tiga hal atau tiga ideologi yang berbeda.

Pancasila merupakan filsafat dasar negara. Karena ia merupakan filsafat, maka sangat layak dijadikan materi pendidikan yang mandiri, terpisah dari disiplin pendidikan lain.