Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
supervisi KPK
Sejak 2008 hingga 2020, Aceh memperoleh dana otonomi khusus sebesar Rp 81 triliun. KPK meminta setiap rupiah dana itu untuk pembangunan. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi di Aceh.
Bagikan
Ketua KPK: Jangan Ada Lagi Korupsi di Aceh
Sejak 2008 hingga 2020, Aceh memperoleh dana otonomi khusus sebesar Rp 81 triliun. KPK meminta setiap rupiah dana itu untuk pembangunan. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi di Aceh.
Nusantara
·
Polri-Kejagung Siap Penuhi Permintaan KPK soal Berkas Kasus Joko Tjandra
Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo saat diwawancarai ”Kompas” menyatakan, berkas yang diminta KPK bisa diambil setiap saat oleh KPK. Adapun pihak Kejagung menyatakan, dokumen diserahkan ke KPK hari ini.
Politik & Hukum
·
Penerapan Perpres Supervisi KPK Tunggu Nota Kesepahaman
Terbitnya Perpres Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Korupsi diyakini memperkuat KPK dalam menyupervisi penanganan kasus korupsi oleh Polri dan Kejaksaan, juga memperkuat basis legitimasi untuk pengambilalihan perkara.
Politik & Hukum
·
Keterlibatan KPK Menjawab Harapan Publik
Rencana KPK menyupervisi penanganan perkara pelarian Joko Tjandra oleh Polri dan Kejaksaan Agung dinilai menjawab harapan publik. Keterlibatan KPK dapat mencegah kemungkinan konflik kepentingan.
Politik & Hukum
·
Usut Kasus Pinangki, Kejagung Janji Libatkan KPK
Untuk menjawab keraguan publik atas penanganan kasus pelarian Joko Tjandra yang melibatkan jaksa Pinangki, Kejaksaan Agung berjanji akan membuka ruang untuk KPK. Saat gelar perkara terbuka kemungkinan KPK dilibatkan.
Politik & Hukum
·
Iklan