Tren penyempitan ruang kebebasan berpendapat di ruang digital terjadi sejak UU ITE dibuat tahun 2010 silam.

ASEAN punya sistem kolaborasi penanganan pelecehan terhadap anak. Ini bisa disadur untuk menangani pelecehan daring.

Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan batas usia anak bermedia sosial masuk dalam regulasi perlindungan anak di ruang digital. 

Meski penetrasi akses internet meningkat, kritikus pemerintah, jurnalis, dan warganet terus menghadapi risiko pidana.

Ruang aman perempuan di ranah virtual semakin sempit. Setiap saat perempuan menjadi korban kekerasan berbasis jender secara daring.

Masyarakat sipil mengharapkan agar otoritas lembaga pengawas pelindungan data pribadi didukung kewenangan yang kuat. Sebab, kebocoran data tidak hanya ada di institusi swasta, tetapi juga terjadi di pemerintahan.

Tantangan demokrasi digital beragam, di antaranya upaya peretasan. Pemangku kebijakan dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama agar demokrasi terjaga menjelang dan saat Pemilu 2024.

Revisi UU ITE sangat penting untuk memberikan rambu-rambu yang jelas bagi masyarakat dalam berkegiatan di ruang digital. Namun, DPR kemungkinan baru akan membahas revisi undang-undang itu awal tahun depan.