Rapat Paripurna DPR memutuskan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air. Penundaan pengesahan disebut karena masih adanya persoalan teknis yang harus diselesaikan, bukan karena hal yang substansial.

Koalisi masyarakat sipil menolak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air oleh DPR. Mereka menilai, beleid yang ada masih menggunakan pendekatan komoditas yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan