Penguatan literasi dan numerasi sebagai keterampilan fondasional telah menjadi fokus kebijakan pendidikan, tetapi kurang ambisius. Ini harus diperkuat dengan menjadikan PAUD sebagai agenda prioritas nasional.

Menjelang pergantian kepemimpinan pemerintahan, publik menantikan sinyal keseriusan untuk membenahi dan menuntaskan berbagai persoalan pendidikan. Belum terlihat dampak serius kebijakan mewujudkan pendidikan bermutu.

Pendidikan yang dijalankan dengan menjunjung rasa gotong royong antara guru, sekolah, dinas pendidikan, aktivis dan peneliti pendidikan, juga orangtua dan siswa harus dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.

Perlukah pemerintah mengatur dan membentuk kode etik guru nasional? Bukankah kode etik profesi merupakan kewenangan sepenuhnya dari organisasi profesi sebagaimana juga organisasi-organisasi profesi lain?

RUU Sisdiknas yang disiapkan pemerintah saat ini seolah menggantung. Sebelumnya, Kemendikbudristek menargetkan RUU tersebut bisa disahkan tahun 2023. Publik terus mengawalnya, termasuk LPTK.

Sejumlah aktivis mahasiswa menggelar aksi di depan kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Mereka menolak draf RUU Sisidiknas,

Semangat dan inspirasi Sumpah Pemuda hendaknya dapat menjiwai usaha mentransformasi pendidikan, budaya, dan riset yang sudah dimulai dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Dalam Kurikulum Merdeka, kebutuhan akan guru dihitung juga dari jumlah siswa. Karena itu, dengan mengandaikan Kurikulum Merdeka diterapkan secara ideal, kekurangan guru di Indonesia sekitar 3 juta.