Usulan perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional diambil alih DPR setelah inisiasi pemerintah ditolak tahun 2022. Perubahan dibutuhkan untuk perbaikan pendidikan.

Penguatan literasi dan numerasi sebagai keterampilan fondasional telah menjadi fokus kebijakan pendidikan, tetapi kurang ambisius. Ini harus diperkuat dengan menjadikan PAUD sebagai agenda prioritas nasional.

Menjelang pergantian kepemimpinan pemerintahan, publik menantikan sinyal keseriusan untuk membenahi dan menuntaskan berbagai persoalan pendidikan. Belum terlihat dampak serius kebijakan mewujudkan pendidikan bermutu.

Pendidikan yang dijalankan dengan menjunjung rasa gotong royong antara guru, sekolah, dinas pendidikan, aktivis dan peneliti pendidikan, juga orangtua dan siswa harus dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.

Kebinekaan penting untuk dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan agama yang inklusif. Pendidikan agama di sekolah diharapkan mampu mengakomodasi hak seluruh peserta didik.

RUU Sisdiknas yang disiapkan pemerintah saat ini seolah menggantung. Sebelumnya, Kemendikbudristek menargetkan RUU tersebut bisa disahkan tahun 2023. Publik terus mengawalnya, termasuk LPTK.

Sejumlah aktivis mahasiswa menggelar aksi di depan kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Mereka menolak draf RUU Sisidiknas,

Semangat dan inspirasi Sumpah Pemuda hendaknya dapat menjiwai usaha mentransformasi pendidikan, budaya, dan riset yang sudah dimulai dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.