Kini muncul (lagi) harapan agar legislasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual berujung pengesahannya menjadi UU. Jangan lagi ada tangis air mata korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus terjadi. Negara tidak bisa lagi mengabaikan jeritan korban. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan wujud kehadiran negara.

Presiden mengatakan telah mencermati proses pembentukan RUU TPKS sejak 2016 sampai saat ini berproses di DPR. Untuk mempercepat pembahasan, Menteri Hukum dan HAM diminta berkoordinasi dengan DPR.

Predator-predator seks itu sejak dahulu tidak berada di jalanan yang liar, tetapi justru bersarang di tempat-tempat suci, bahkan merasuki rumah-rumah Tuhan.

Dua belas santriwati korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh HW (36), pemimpin sekaligus guru pesantren di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, mengalami trauma berat.

Pandemi Covid-19 tidak menghentikan praktik kekerasan seksual. Korban terus berjatuhan, tapi perlindungan hukum masih jauh dari harapan. Pelaku sulit dijerat karena belum ada payung hukum yang kuat.

Implementasi Konvensi CEDAW di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar. Salah satunya, pengesahan sejumlah regulasi yang melindungi perempuan masih tertunda.

Desakan untuk membahas dan mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual terus disuarakan para aktivis yang mendampingi korban kekerasan seksual. DPR terus digugah agar mendengarkan suara korban.