Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU PPRT yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Legislasi DPR. Pemerintah menargetkan RUU PPRT dapat disahkan menjadi UU pada tahun ini.

Selama 17 tahun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum disahkan DPR. Para pekerja rumah tangga berunjuk rasa mengetuk hati Puan Maharani dan pimpinan DPR lain agar memperhatikan nasib mereka.

Perjuangan para pekerja rumah tangga untuk mendapat pengakuan sebagai profesi masih panjang. Proses legislasi aturan perundang-undangan hingga mengenai profesi tersebut tidak kunjung berlanjut.

Indonesia memiliki sekitar 4,2 pekerja rumah tangga, bahkan diperkirakan tahun 2021 mencapai 5 juta. Namun, RUU Perlindungan PRT yang diperjuangkan selama 17 tahun hingga kini masih belum juga dilanjutkan DPR.

Kowani mendukung RUU PPRT, karena RUU tersebut merupakan bentuk kehadiran negara bagi masyarakat kecil, tetapi sekaligus memberikan kepastian bagi pemberi kerja.

Rencana memperbaiki hidup berujung derita kerap dialami pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri. Ironisnya, merana di negeri orang, nasib mereka tidak terlindungi di negeri sendiri.

Selama 17 tahun pekerja rumah tangga berjuang untuk mendapat pengakuan. Harapan besar ditumpukan pada anggota DPR, agar segera mewujudkan UU Perlindungan PRT yang sudah lama dinantikan oleh lebih dari 4,2 juta PRT.

Kehadiran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat dinantikan karena jumlah korban yang terus meningkat. Begitu juga dengan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kenyataannya, DPR malah memprioritaskan RUU Cipta Kerja.