RUU Kepemiluan perlu pembahasan komprehensif dan melibatkan partisipasi publik, bukan hanya sekadar tambal sulam aturan.  

Mendagri disebut telah siapkan tim khusus guna menyusun naskah akademik dan draf RUU Pemilu sebagai tindak lanjut putusan MK yang menghapus ”presidential threshold”.

Anggota Baleg DPR mengusulkan agar KPU ke depan cukup menjadi lembaga ”ad hoc” yang hanya aktif selama dua tahun. Ini demi efektivitas tugas dan anggaran.

Usulan DPR itu diajukan merespons permintaan Perludem agar DPR melakukan revisi terhadap UU Pemilu. 

Jika ketentuan dalam UUD 1945 dicermati, maka pemilu, khususnya pilpres, memang dirancang untuk dua putaran. Dengan demikian, anggaran yang disediakan di dalam pilpres mestilah untuk dua putaran.

Perlu evaluasi serius terhadap pembentukan undang-undang. Apalagi waktu DPR dan presiden tinggal dua tahun lagi. Padahal, mendekati tahun politik 2024, partai-partai politik akan disibukkan agenda pemenangan pemilu.

Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 yang berisi 33 RUU. Dalam waktu sangat terbatas, DPR diminta bahas RUU krusial dan RUU yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

DPR dan pemerintah dikejar waktu menuntaskan kerja legislasi 2021 karena rapat kerja Prolegnas Prioritas 2021 harus diulang untuk mencabut RUU Pemilu. Meski dicabut, RUU Pemilu masih masuk daftar tunggu.