Anggota Baleg DPR mengusulkan agar KPU ke depan cukup menjadi lembaga ”ad hoc” yang hanya aktif selama dua tahun. Ini demi efektivitas tugas dan anggaran.

Usulan DPR itu diajukan merespons permintaan Perludem agar DPR melakukan revisi terhadap UU Pemilu.

PPP tak akan diam dengan putusan MK yang tolak gugatannya. Masih ada ruang mengawal suara PPP, seperti revisi UU Pemilu.

Jika ketentuan dalam UUD 1945 dicermati, maka pemilu, khususnya pilpres, memang dirancang untuk dua putaran. Dengan demikian, anggaran yang disediakan di dalam pilpres mestilah untuk dua putaran.

Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 yang berisi 33 RUU. Dalam waktu sangat terbatas, DPR diminta bahas RUU krusial dan RUU yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

DPR dan pemerintah dikejar waktu menuntaskan kerja legislasi 2021 karena rapat kerja Prolegnas Prioritas 2021 harus diulang untuk mencabut RUU Pemilu. Meski dicabut, RUU Pemilu masih masuk daftar tunggu.

Hampir dapat dipastikan RUU Pemilu urung dibahas karena akan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2021. Hal ini dinilai menandakan pragmatisme politik lebih dominan ketimbang ikhtiar memperbaiki sistem politik.

Menyusul rencana pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021, KPU sedang membuat kajian. Ini terkait tahapan apa yang bisa diatur di peraturan KPU, dan mana yang tetap perlu perppu atau revisi terbatas UU Pemilu.