Hulu migas berjalan dengan payung hukum yang compang-camping. Padahal, ada deretan tantangan di industri tersebut.

Dengan penyusunan RUU Migas, peran SKK Migas nantinya akan digantikan oleh badan usaha khusus minyak dan gas bumi. Namun, yang masih menjadi perdebatan ialah apakah BUK tersebut Pertamina atau dibentuk badan baru.

Selain hambatan investasi yang belum terselesaikan, Indonesia menghadapi tekanan di tengah transisi energi menuju emisi nol tahun 2060. Tantangan menggenjot produksi makin berat.

Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi diharapkan segera tuntas guna mengatasi kendala di industri hulu migas. Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyatakan, UU Migas ditargetkan bisa selesai tahun 2022.