Perampasan lahan adat terus terjadi. Kekerasan terhadap masyarakat adat terjadi di banyak tempat. Siapa yang peduli dengan pelindungan hak-hak masyarakat adat?

Perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia masih lemah. Sejumlah pihak mendesak pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat yang tersendat selama 15 tahun.

Kasus hukum Sorbatua menegaskan pembela lingkungan tidak boleh dikriminalisasi. Prabowo-Gibran harus melanjutkan preseden baik ini.

Mau bagaimanapun, DPR dan DPD tetaplah perwakilan rakyat yang tidak boleh dilemahkan. Mereka tetap diawasi rakyat.

Komitmen pemerintah untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat ditunggu. Regulasi itu bisa menjaga masyarakat adat sekaligus mencegah konflik, termasuk soal lahan.

Baleg DPR sedang menunggu alokasi waktu dari pimpinan DPR agar RUU Masyarakat Adat disetujui untuk dibahas bersama pemerintah di rapat paripurna.

Posisi masyarakat adat masih rentan ketika menghadapi perusakan lingkungan hingga konflik Sumber Daya Alam. Perlindungan, pengakuan hak, hingga penghormatan kepada masyarakat adat melalui undang-undang diperlukan.