Masyarakat Adat dan PRT Tetap Berharap kepada Wakil Rakyat Baru

Mau bagaimanapun, DPR dan DPD tetaplah perwakilan rakyat yang tidak boleh dilemahkan. Mereka tetap diawasi rakyat.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Demonstran mengangkat poster berisi tuntutan mereka di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023. Para pekerja rumah tangga (PRT) mogok makan sebagai bentuk protes karena RUU PPRT tidak kunjung disahkan menjadi undang-undang.

JAKARTA, KOMPAS — Selama puluhan tahun, keberadaan pekerja rumah tangga dan masyarakat adat belum diakui secara hukum. Mereka berharap 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah yang baru dilantik pada Selasa (1/10/2024) agar mewujudkan regulasi yang melindungi mereka.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mendesak para anggota baru Dewan menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas, pada praktik yang merugikan warga adat. Salah satunya ialah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang tergantung sejak 14 tahun lalu.