DPR telah menyetujui Prolegnas 2023, termasuk di dalamnya revisi UU IKN. Namun, hingga kini DPR masih belum tahu pasal dalam UU IKN yang ingin direvisi pemerintah.

Lokasi calon ibu kota negara yang baru berada di tepi pantai dan tak jauh dari wilayah perbatasan dengan negara lain. Karena itu, memperkuat pertahanan di Kalimantan hendaknya menjadi prioritas dalam pemindahan IKN.

Pembahasan RUU IKN perlu dilakukan dengan jernih, tidak terburu-buru, dan membuka ruang pelibatan publik. Kecuali jika pembentuk UU ingin meniru Bandung Bondowoso yang berusaha membangun 1.000 candi dalam semalam.

Ketua Pansus RUU IKN DPR bersama sejumlah anggota pansus dan pejabat di Kementerian PPN/Bappenas dikabarkan sudah berangkat ke Kazakhstan, Sabtu lalu. Mereka berencana mempelajari pemindahan ibu kota di Kazakhstan.

DPR seharusnya taat asas dalam membentuk undang-undang. Bukan cara-cara koboi yang digunakan, seperti terlihat dalam pembentukan Pansus RUU Ibu Kota Negara. Apalagi, DPR sudah ”ditegur” MK melalui putusan UU Cipta Kerja.

DPR melanggar Tata Tertib DPR saat menetapkan Pansus RUU Ibu Kota Negara. Namun, pelanggaran itu disikapi dengan mengubah tata tertib agar sesuai keputusan yang diambil.

Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 yang berisi 33 RUU. Dalam waktu sangat terbatas, DPR diminta bahas RUU krusial dan RUU yang bersentuhan langsung dengan rakyat.