Pengaturan Komprehensif Menghindari Pengulangan Kesalahan
Bukan hanya menghindari pengulangan kesalahan di Jakarta, ibu kota negara yang kini disiapkan di Kaltim juga diharapkan dapat menciptakan struktur tatanan sosial yang seimbang. Bukan hanya modern.
Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia Prof Paulus Wirutomo mengingatkan perlunya aspek sosial budaya dalam pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan dalam konsultasi publik yang diselenggarakan Fakultas Hukum UI secara daring dan luring, Selasa (21/12/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur perlu memperhatikan kesalahan-kesalahan yang terjadi di Jakarta. Harapannya, ibu kota yang baru tidak hanya mengurangi beban Pulau Jawa, tetapi benar-benar membawa kemajuan dan kemakmuran yang merata.
Hal ini menjadi benang merah dalam konsultasi publik RUU tentang Ibu Kota Negara yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara daring dan luring, Selasa (21/12/2021) sore. Diskusi menghadirkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto, Guru Besar Sosiologi UI Prof Paulus Wirutomo, ahli hukum administrasi negara FHUI Harsanto Nursadi, dan Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Velix Wanggai.