Ada rancangan undang-undang yang dibahas sangat cepat, tetapi ada juga RUU yang jadi perhatian publik, tapi tak kunjung tuntas dibahas, bahkan ada yang belum mulai dibahas.

DPR menyetujui Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dan RUU Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk disahkan menjadi Undang-undang, Selasa (3/10/2023).

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN 2014-2019 Sofian Effendi melihat penghapusan KASN melalui revisi UU ASN lima bulan jelang Pemilu 2024 mengindikasikan nuansa politik yang kuat.

Pembahasan revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ditargetkan tuntas pada November 2023. Hal ini untuk memberikan kepastian nasib kepada 2,3 juta tenaga honorer yang dihapus pada 28 November 2023

Sehari sebelumnya, Panja RUU ASN Komisi II DPR mengusulkan agar penuntasan tenaga honorer diperpanjang, dari semula November mendatang menjadi Desember 2024. DPR kini target revisi UU-nya tuntas pada November tahun ini.

Dalam pembahasan revisi UU ASN, DPR mengusulkan tenggat penuntasan tenaga honorer mundur sekitar setahun jadi Desember 2024. Sebelum itu, pemerintah diberi waktu memvalidasi data tenaga honorer.

PPPK paruh waktu menjadi salah satu jalan keluar yang ditawarkan karena pemerintah kesulitan untuk membayar gaji para tenaga honorer.

Amanat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, penataan tenaga honorer akan jatuh tempo pada November 2023. HaI ini akan berdampak pada lebih dari 2,3 juta tenaga honorer.