Para kepala daerah menolak sentralisasi mutasi ASN. Mereka khawatirkan lambatnya pengawasan terhadap ASN. Diusulkan agar ASN tak diberi hak pilih demi netralitas.

Revisi UU ASN yang memberi wewenang pusat dalam mutasi pejabat menuai kritik karena dinilai melemahkan otonomi daerah dan merusak efektivitas birokrasi.

DPR mengusulkan revisi UU ASN beri kewenangan presiden untuk angkat dan mutasikan pejabat. Rencana ini dikritik karena dinilai melanggar prinsip otonomi daerah.

Ada rancangan undang-undang yang dibahas sangat cepat, tetapi ada juga RUU yang jadi perhatian publik, tapi tak kunjung tuntas dibahas, bahkan ada yang belum mulai dibahas.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN 2014-2019 Sofian Effendi melihat penghapusan KASN melalui revisi UU ASN lima bulan jelang Pemilu 2024 mengindikasikan nuansa politik yang kuat.

Pembahasan revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ditargetkan tuntas pada November 2023. Hal ini untuk memberikan kepastian nasib kepada 2,3 juta tenaga honorer yang dihapus pada 28 November 2023

Pemerintah akan melakukan transformasi di tujuh isu dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Regulasi tersebut diharapkan tuntas sebelum 28 November 2023.

Sehari sebelumnya, Panja RUU ASN Komisi II DPR mengusulkan agar penuntasan tenaga honorer diperpanjang, dari semula November mendatang menjadi Desember 2024. DPR kini target revisi UU-nya tuntas pada November tahun ini.