Kompas.id

rudy suryanto

Kehadiran negara sangat diperlukan untuk memupus kemiskinan ekstrem. Mampukah pemerintah Jokowi menyelesaikan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan pada tahun 2024 ini? Banyak strategi disusun, tinggal eksekusinya saja.

Bagikan

Negara Harus Hadir Memupus Kemiskinan Ekstrem

Kehadiran negara sangat diperlukan untuk memupus kemiskinan ekstrem. Mampukah pemerintah Jokowi menyelesaikan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan pada tahun 2024 ini? Banyak strategi disusun, tinggal eksekusinya saja.

Sejajar Badan Hukum Lain, Peran BUMDes Diharapkan Makin Kuat

BUMDes menjadi institusi baru di Indonesia dengan lahirnya PP Nomor 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan status badan hukumnya, BUMDes diharapkan semakin lincah untuk mendongkrak kekuatan ekonomi perdesaan.

Kepala Desa dan Pengurus BUMDes Akan Disekolahkan Lagi

Kapasitas sumber daya manusia di perdesaan penting bagi pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di desa. Pemerintah mendorong aparat desa dan pengurus BUMDes untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi.

Prioritas Turunkan Kemiskinan di Perdesaan

Prioritas pertama program pembangunan berkelanjutan di perdesaan adalah menurunkan angka kemiskinan. Dana desa sebesar Rp 72 triliun tahun ini diharapkan bisa mewujudkan tujuan tersebut. Peran BUMDes diandalkan.

Tahun 2021, Pemerintah Masih Andalkan BUMDes dan BLT Dana Desa

BUMDes bisa menjadi alat untuk pemulihan ekonomi perdesaan yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Padat karya tunai desa bisa menjadi medium pemulihan ataupun lewat penyaluran bantuan langsung tunai dana desa.

Iklan

Protokol Covid-19 Tetap Dijaga hingga di Perdesaan

Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan tetap harus diterapkan hingga ke perdesaan untuk mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19.

Program Padat Karya Targetkan Serap 8,2 Juta Tenaga Kerja

Pandemi Covid-19 menyebabkan munculnya angka pengangguran baru. Program padat karya tunai desa dapat menjadi solusi sementara untuk mengurangi angka pengangguran di perdesaan. Peran BUMDes menjadi kunci.

Selamatkan Dana Bergulir, 5.300 Lembaga Keuangan Desa Akan Dibentuk

Saat ini terdapat 5.300 UPK yang tersebar di seluruh Indonesia. Dana bergulir yang dikelola seluruh UPK tersebut mencapai Rp 12,7 triliun dengan aset Rp 594 miliar.

Jangan Cederai Kewenangan Desa

Dengan status badan hukum, BUMDes bisa lebih luwes dalam menjalankan bisnisnya, termasuk meminjam dana perbankan. Namun, kepemilikian mayoritas dari desa pada BUMDes harus dipertahankan.

Pemerintah Dorong BUMDes Jangkau Perbankan

BUMDes perlu direvitalisasi agar lebih optimal menggerakkan ekonomi perdesaan. Sayangnya, BUMDes kurang diakui lembaga perbankan ataupun pihak ketiga lain. Sementara penyertaan modal dari masyarakat masih terbatas.

Iklan