Negara Harus Hadir Memupus Kemiskinan Ekstrem

Kehadiran negara sangat diperlukan untuk memupus kemiskinan ekstrem. Mampukah pemerintah Jokowi menyelesaikan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan pada tahun 2024 ini? Banyak strategi disusun, tinggal eksekusinya saja.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Warga Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (7/9/2020), membangun drainase sebagai bagian program padat karya tunai desa (PKTD). Pembangunan dengan memanfaatkan dana desa tersebut diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi di desa selama masa pandemi ini.

JAKARTA, KOMPAS — Kehadiran negara sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang diminta Presiden Joko Widodo untuk dipercepat pada tahun 2024. Padahal, sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menghilang kemiskinan ekstrem di Indonesia selambat-lambatnya baru dapat dilakukan hingga tahun 2030.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers ”Memupus Kemiskinan Ekstrem dari Desa” secara virtual di Jakarta, Rabu (6/10/2021), mengatakan, untuk memupus kemiskinan ekstrem, hendaknya tidak sekadar menyamaratakan warga miskin ekstrem dan fokus pada pemberdayaan.