Pemerintah Dorong BUMDes Jangkau Perbankan

BUMDes perlu direvitalisasi agar lebih optimal menggerakkan ekonomi perdesaan. Sayangnya, BUMDes kurang diakui lembaga perbankan ataupun pihak ketiga lain. Sementara penyertaan modal dari masyarakat masih terbatas.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Dampak pandemi Covid-19 membuat badan usaha milik desa (BUMDes) yang bergerak di bidang wisata, seperti BUMDes wisata di kafe sawah Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kehilangan omzet miliaran rupiah sebulan. Wisata desa tersebut tutup sejak Maret 2020 dan hingga Rabu (24/06/2020) belum kembali beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS —  Pemerintah mendorong badan usaha milik desa atau BUMDes menjangkau pendanaan dari perbankan. Selain membuka akses ke modal dengan bunga rendah, langkah itu juga ditempuh guna mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan dari dana yang dihimpun dari masyarakat perdesaan.

Langkah mendorong BUMDes, antara lain, melalui penerbitan nomor registrasi. Dari 40.675 BUMDes yang mengajukan registrasi, 20.046 BUMDes sudah mengantongi nomor registrasi dari pemerintah.