Tertangkapnya 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus judi daring menunjukkan lemahnya kontrol.

Terkait data pribadi dari instansi yang terdampak gangguan PDNS 2, Brain Chiper diduga hanya menyandera data dan sistem.

Penanganan gangguan PDN menguji kepercayaan publik di tengah kebijakan digitalisasi pemerintahan.

Praktik ”social engineering” atau rekayasa sosial berkembang mengatasnamakan pemberi kerja. Praktik ini belakangan makin marak.

Penyelidikan hukum harus ditegakkan. Kasus dugaan kebocoran data registrasi prabayar nomor ponsel dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah ataupun swasta.

Dua remaja usia 17 dan 18 tahun di Sumatera Barat ditangkap Polri. Keduanya diduga peretas laman Sekretariat Kabinet di www.setkab.go.id. Diduga peretasan dilakukan dengan teknik dasar, mengganti tampilan utama situs.

Pembangunan pusat data nasional penting dilakukan untuk mendukung kedaulatan negara terhadap data. Keberadaannya perlu didukung kebijakan pemerintah untuk segera menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

SAFEnet menyebutkan, serangan siber terhadap sejumlah aktivis antikorupsi masih terus terjadi. Serangan dinilai sebagai bentuk ancaman pada demokrasi sehingga kepolisian seharusnya segera mengusutnya.