Laporan ICW, kepala desa jadi salah satu aktor yang paling banyak terjerat korupsi. Mayoritas kasus terkait dana desa.

Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan kenaikan dana desa dinilai tidak relevan dengan kebutuhan desa.

Baleg DPR dan Kemendagri telah menyetujui untuk memasukkan RUU tentang Desa dalam pembahasan di rapat paripurna.

Perangkat desa dari sejumlah daerah yang tergabung dalam Apdesi kembali menuntut pengesahan revisi UU Desa.

Agar revisi UU Desa bisa berarti bagi pengembangan otonomi asli, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan pelayanan publik tingkat desa, perlu diperbaiki paling tidak sepuluh masalah paling mengemuka di desa.

Sederet problem masih menghambat upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Revisi UU Desa yang diinisiasi DPR diharapkan menitikberatkan pada solusi untuk mengatasi problem-problem tersebut.

DPR menyetujui revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen,Namun, kesembilan fraski di DPR tak tetapkan target waktu penyelesaian.

Tujuh bulan jelang Pemilu 2024, sembilan fraksi di DPR sepakat mengusulkan perpanjangan jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun serta meningkatkan alokasi dana desa menjadi 20 persen dari total dana transfer daerah.