Presiden Joko Widodo hari ini memulai penerapan rekomendasi pemulihan hak korban HAM berat di Rumoh Geudong, Aceh. Kasus ini hanya salah satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang harus diberikan kompensasi.

Pemerintah menyiapkan program-program untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara nonyudisial. Namun, sayangnya tidak ada pengungkapan kasus dan pelurusan sejarah seperti diharapkan korban.

Sebulan setelah dasar hukum diterbitkannya rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2023, langkah-langkah konkret untuk implementasinya hingga kini tidak kunjung terlihat.

Di tengah pemerintah belum merealisasikan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, masyarakat sipil telah memulainya. Meskipun wujudnya tak terlampau besar, sebatas sembako dan THR, hal itu berarti bagi korban.

Korban dan keluarga korban juga berharap agar pelurusan sejarah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan pembangunan tugu memorabilia bisa direalisasikan.

Keluarga korban sudah bosan mendengar janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Instruksi presiden terbaru diharapkan betul-betul bisa merealisasikan janji pemerintah tersebut.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, sudah banyak pihak yang menagih realisasi tindak lanjut implementasi dari rekomendasi Tim PPHAM. Pemerintah sedang menyiapkan payung hukumnya.

Perlu ada kompensasi bagi para korban pelanggaran HAM berat dalam bentuk materiil dan nilai ekonomi. Sesuai UU Pengadilan HAM, kompensasi diberikan setelah putusan pengadilan.