Draf rancangan peraturan presiden tentang media berkelanjutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika masih berpeluang direvisi. Hal ini perlu dikawal agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

Gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat tidak cukup kuat menggugah pemerintah dan DPR untuk menghapus sejumlah pasal bermasalah dalam RUU KUHP. Beberapa di antaranya berpotensi mengancam kebebasan pers.