Kompas.id

regulasi pers

Serikat Perusahaan Pers menilai RUU Penyiaran memiliki beberapa pasal bermasalah dan berpotensi mengekang pers.

Bagikan

RUU Penyiaran Kembali Mendapat Penolakan dari Serikat Perusahaan Pers

Serikat Perusahaan Pers menilai RUU Penyiaran memiliki beberapa pasal bermasalah dan berpotensi mengekang pers.

Masih Ada Kebuntuan dalam Pengusulan ”Publisher Rights”

Jalan buntu platform yang belum sejalan dengan ketentuan dalam ”publisher rights”, justru berbalik bisa mengancam keberlangsungan industri pers di Tanah Air.

Perpres Media Berkelanjutan Tidak Memerlukan Lembaga Baru

Peraturan presiden tentang media berkelanjutan tidak memerlukan lembaga baru di luar Dewan Pers. Hal ini bertujuan agar independensi media massa tetap terjaga.

Perpres Media Berkelanjutan Mesti Berlandaskan UU Pers

Draf rancangan peraturan presiden tentang media berkelanjutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika masih berpeluang direvisi. Hal ini perlu dikawal agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

Draf Perpres Media Berkelanjutan Perlu Dibuka ke Publik

Draf rancangan peraturan presiden tentang media berkelanjutan atau sering disebut ”publisher right” perlu dibuka ke publik. Dengan begitu, dapat melibatkan partisipasi bermakna masyarakat, termasuk komunitas pers.

Iklan

Ancaman terhadap Kemerdekaan Pers Menjelang Tahun Politik

Pasal-pasal bermasalah dalam KUHP potensial mengkriminalisasi kerja jurnalistik. Karena itu, ruang partisipasi untuk mengubah pasal-pasal tersebut perlu dibuka.

Mimpi Kemerdekaan Pers Dihantui ”Ranjau” Regulasi

Seperti tahun lalu, Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2022 belum bisa menembus kategori bebas. Jalan menuju mimpi kemerdekaan pers seutuhnya masih dihantui ”ranjau-ranjau” regulasi.

Pers, Fungsi Kritik, dan Potensi Ancaman KUHP

Gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat tidak cukup kuat menggugah pemerintah dan DPR untuk menghapus sejumlah pasal bermasalah dalam RUU KUHP. Beberapa di antaranya berpotensi mengancam kebebasan pers.

Iklan