Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen pada 2027, ekonomi RI setidaknya mesti tumbuh 5,5 persen pada 2025. Angka yang sulit dicapai tanpa ”gebrakan” baru.

Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 persen pada periode 2024-2026. Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya kinerja ekspor serta ketidakpastian arah kebijakan pemerintah pascapemilu.

Isu ketenagakerjaan, kehutanan, lingkungan, dan pertanahan dalam UU Cipta Kerja masih menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, revisi UU sapu jagat ini diharapkan jadi momentum perbaikan yang substansial.

Undang-Undang Cipta Kerja yang cacat formil akan segera direvisi. Perbaikan diharapkan menyeluruh, dari aspek formil pembentukan undang-undang sampai substansi demi kemaslahatan masyarakat dan lingkungan.

Perlu ada kebijakan reformasi struktural komprehensif untuk menguatkan industri dalam negeri. Pemerintah fokus mengembangkan industri kecil-menengah yang jumlahnya 99,7 persen dari total pelaku industri nasional.

Pekerjaan rumah utama adalah membuktikan efektivitas sejumlah kebijakan ekonomi yang tidak populer, seperti janji pemerintah menarik investasi dan mencipta lapangan kerja.

Indonesia tetap perlu memperkuat dan mempertajam strategi mengelola risiko. Rancangan induk atau peta jalan mengatasi utang, arah dan bentuk investasi, serta serapan tenaga kerja diperlukan.

Investasi yang direalisasikan di Indonesia mesti berkualitas dan menyerap tenaga kerja. Investasi juga memberikan nilai tambah pada industri di Indonesia agar memiliki daya saing.