Sejumlah kisah manis reforma agraria antara lain datang dari petani di Lebak, Provinsi Banten, dan di Minahasa Utara.

Meningkatnya konflik agraria seperti di Pulau Rempang tidak lepas dari mengalirnya arus investasi asing ke Indonesia. Reformasi agraria mendesak dilakukan untuk melindungi masyarakat terdampak proyek karena investasi.

Sebagai kesatuan masyarakat agraris dan adat, Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia menjadi produk hukum yang penting bagi penjaminan kebutuhan tanah masyarakat. Kehadirannya telah melalui proses yang panjang dan menjadi tonggak penting bagi keadilan pertanahan di masyarakat Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, reforma agraria tak mudah diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama proaktif dari semua kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah agraria di Indonesia.

Petani India kembali berunjuk rasa menolak reformasi pertanian yang dianggap justru merugikan petani.

Peringatan Hari Tani setiap tanggal 24 September tidak bisa dilepaskan dengan fungsi tanah bagi petani. Bahkan, pemilihan tanggal Hari Tani bertepatan dengan disahkannya UU 5/1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

Kampung-kampung di Jakarta terancam hilang, lalu berganti rupa menjadi permukiman dan perkantoran modern. Dengan hilangnya kampung-kampung itu, identitas asli Jakarta akan semakin luntur.