Alokasi pembayaran utang yang besar dalam APBN telah menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang besar. Pemerintah harus lebih fokus dan efisien, untuk sektor kesehatan saat ini, dan untuk menciptakan lapangan kerja.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau diyakini bakal langsung berimbas ke industri dan kehidupan petani. Padahal, tanpa kenaikan cukai, petani tertekan oleh penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen dua tahun terakhir.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati usulan anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2022 sebesar Rp Rp 1,897 triliun. Sebesar Rp 644,4 miliar di antaranya untuk penyelenggaraan layanan presiden-wapres.

Utang yang kian besar sebenarnya akan mengurangi efektivitas belanja negara. Sebab, semakin besar utang, semakin besar pula bunga utang yang harus dibayar sehingga menggerus porsi belanja untuk pembangunan.

Realokasi anggaran mutlak untuk dilakukan merespons pandemi. Prioritas pembiayaan pemerintah perlu difokuskan pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, dan sektor-sektor dengan efek pengganda untuk ekonomi

RAPBN dan kebijakan fiskal 2022 disusun dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Tema tersebut diambil dengan melihat kondisi terkini dan sekaligus memberikan arah kebijakan pemerintah satu tahun ke depan.

Perekonomian domestik yang menjadi sulit diprediksi akibat pandemi Covid-19 berdampak pada melesetnya perkiraan penerimaan pajak dari target yang dicanangkan.

Bila implementasi cukai plastik tidak jadi terlaksana tahun 2022, hal ini berisiko menggerus penerimaan negara dari sektor cukai pada tahun depan yang ditetapkan Rp 203,9 triliun.