Hutan kota di IKN Nusantara ke depan haruslah dapat menjadi hutan (adat) sebagaimana yang dikonsepsikan dalam kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian, masyarakat adat benar-benar akan merasa memiliki IKN Nusantara.

Masyarakat adat di wilayah pembangunan IKN tidak menolak IKN, tetapi menolak digusur dari kampung halamannya. Perlu ada terobosan hukum, misalnya dengan membangun kampung-kampung adat baru sebagai bagian integral IKN.

Proyek IKN memang tidak wajib patuh pada standar global. Namun, untuk memenuhi ambisi menyejajarkan diri dengan praktik pembangunan yang baik di tingkat global, standar itu perlu dipertimbangakan sebagai ”benchmark”-nya.

Persoalan masyarakat adat di Ibu Kota Negara yang baru perlu dicermati. Mereka merupakan kelompok yang paling rentan. Jika tidak ada kebijakan yang melindunginya, bukan tidak mungkin mereka akan tergusur.

Di samping memperjelas subyek dan obyek hak atas tanah adat, perlu pula dipahami dinamika hubungan hukum (baca: jenis hak) di antara keduanya. Sebab, masyarakat adat tidak imun dari perubahan.