Dari pemilu ke pemilu terjadi pergeseran sistem. Catatan sejarah menunjukkan, perubahan sistem pemilu oleh pembentuk undang-undang tidak pernah dicampuri oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Pilihan sistem pemilu legislatif dinilai bukanlah isu konstitusional. Sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka sehingga penentuannya menjadi wewenang pembentuk undang-undang.

Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, KPU belum bisa merespons isu-isu politik bersifat spekulatif, seperti perubahan sistem pemilu. Sebagai bagian penyelenggara pemilu, KPU melaksanakan tahapan berdasar prinsip hukum.

Banyak kalangan mengkhawatirkan perubahan sistem pemilu di tengah tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan akan menimbulkan kegaduhan baru. Pengalaman perubahan sistem pemilu jelang Pemilu 2009 mestinya jadi pertimbangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji materi sistem pemilu saat ini sangat dinanti para bacaleg. Putusan itu akan memberikan kepastian dalam memantapkan langkah di Pemilu 2024.

Penggantian sistem pemilu akan berdampak pada kedaulatan rakyat dalam memilih calon legislatif. Karena itu, usulan perubahan sistem pemilu terbuka menjadi tertutup perlu dikaji lebih dalam lagi.

Presiden ke-6 RI dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ikut angkat bicara terkait polemik sistem pemilu. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif tak boleh begitu saja gunakan kekuasaan yang dimiliki.

Pilihan sistem pemilu adalah soal selera politik, kemauan elite, dan kepentingan besar yang ingin dicapai. Pada prinsip dan filosofinya, semua sistem pemilu sama-sama memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia.