Kemendikbudristek didorong membuka partisipasi publik seluas-luasnya dalam menyusun RUU Sisdiknas. Ditundanya RUU ini masuk Prolegnas Prioritas menjadi momentum perbaikan draf RUU tersebut.

RUU Sisdiknas menjadi payung hukum yang penting untuk penyelenggaraan pendidikan nasional yang semakin berkualitas dan adil di masa depan. Publik mulai mengawal dan mengkaji pembahasan RUU Sisdiknas.

Salah satu kritik dalam RUU Sisdiknas terkait ketentuan pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Sorotan lainnya adalah mengenai layanan pengasuhan anak serta kesetaraan antara guru swasta dan negeri.

Berbagai organisasi pendidikan menolak usulan pemerintah untuk menjadikan RUU Sisdiknas masuk dalam Prolegnas Prioritas Perubahan 2022. RUU Sisdiknas dinilai masih banyak masalah, termasuk penghapusan tunjangan guru.