RUU Perampasan Aset seharusnya sudah disahkan karena bagian dari ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi. 

Target sebanyak 47 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2024 dikhawatirkan tak akan selesai karena anggota DPR fokus kampanye.

Menurut Statistik Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, realisasi ”lifting” minyak Indonesia terus menurun dari 829.000 barel per hari pada 2016 menjadi 660.300 barel per hari pada 2021. Iklim investasi perlu diperbaiki.

Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023. Ini momentum yang tepat bagi masyarakat, semua pemangku kepentingan pendidikan, untuk berkonsolidasi agar RUU Sisdiknas sesuai aspirasi masyarakat.

DPR dan pemerintah diminta memprioritaskan pembahasan RUU yang penting untuk publik dengan terbatasnya waktu pembahasan di 2021. Salah satunya RUU yang dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Hasil evaluasi Pemilu 2019 menunjukkan, secara teknis pelaksanaannya melebihi batas kemampuan tubuh pada umumnya. Jika pemilu dan pilkada dilakukan serentak 2024, dikhawatirkan masalah pada Pemilu 2019 terulang kembali.

Revisi UU Pemilu mengundang polemik dan kritik. Sebagian pihak merasa revisi UU Pemilu dibutuhkan guna mengatasi sejumlah persoalan dalam kepemiluan.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mendesak untuk disahkan. Berbagai kekerasan seksual yang terus terjadi hingga masa pandemi Covid-19 seharusnya membuka mata wakil rakyat di parlemen.