Pemerintah mengeluarkan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan dari usulan Prolegnas Prioritas 2021. Anggota DPR berharap waktu setahun ke depan digunakan untuk sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU itu.

DPR mengubah mekanisme penentuan draf regulasi yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional. Setiap komisi atau alat kelengkapan Dewan hanya boleh mengajukan satu usulan RUU untuk dibahas dalam satu tahun.

Amandemen UU BI harus memberi keleluasaan bagi BI untuk turun langsung ketika terjadi krisis. Adapun ”exit strategy” perlu diletakkan sebagai proses normalisasi berbagai kebijakan ekspansi yang ditempuh selama pandemi.

DPR mengakui adanya kelemahan dalam penyusunan Prolegnas hingga di tengah tahun berjalan perlu ada evaluasi dan penyesuaian RUU prioritas 2020. DPR dinilai belum memiliki pijakan alasan yang jelas penyusunan Prolegnas.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai sebagai ruang aman bagi korban untuk bicara tanpa tekanan untuk menunjukkan bukti. Sayang DPR malah menarik pembahasan RUU tersebut.

Sejumlah rancangan undang-undang diusulkan ditarik dari Program Legislasi Nasional 2020 dengan alasan pandemi Covid-19. Namun, tak termasuk yang ditentang oleh publik.

Jauh dari rasa sok tahu apalagi menggurui. Dengan memerhatikan spektrum persoalan ataupun kemungkinan dampaknya, sebaiknya bila semua bersikap bijak dalam menangani RUU Cipta Kerja.

Terbuka peluang revisi UU Pemilu dilakukan tahun depan atau empat tahun sebelum Pemilu 2024. UU Pemilu hasil revisi kelak diharapkan bisa berumur panjang. Jadi UU Pemilu tidak perlu direvisi setiap kali pemilu usai.