Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
program legislasi nasional
Salah satu kritik dalam RUU Sisdiknas terkait ketentuan pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Sorotan lainnya adalah mengenai layanan pengasuhan anak serta kesetaraan antara guru swasta dan negeri.
Bagikan
Diajukan Masuk Prolegnas, RUU Sisdiknas Menuai Banyak Catatan
Salah satu kritik dalam RUU Sisdiknas terkait ketentuan pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Sorotan lainnya adalah mengenai layanan pengasuhan anak serta kesetaraan antara guru swasta dan negeri.
Humaniora
路
Pemerintah Usul 4 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023
Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Nasdem Willy Aditya dalam rapat panja penyusunan Prolegnas Prioritas 2023 bersama Kemenkumham mengatakan, total 78 usulan RUU dimasukan ke Prolegnas, Empat di antaranya usul pemerintah.
Politik & Hukum
路
RUU Perampasan Aset Diupayakan Secepatnya Masuk Prolegnas
Pemerintah saat ini masih fokus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
Politik & Hukum
路
Skema Perbaikan UU Cipta Kerja Berpotensi Menuai Resistensi
Skema perbaikan UU Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan MK yang dirancang pemerintah didahului dengan merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tak sedikit yang menilai UU itu tak perlu direvisi.
Politik & Hukum
路
Prioritaskan Bahas RUU Krusial
Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 yang berisi 33 RUU. Dalam waktu sangat terbatas, DPR diminta bahas RUU krusial dan RUU yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
Politik & Hukum
路
Iklan
Dari Hanya 91 RUU hingga Aksi Bungkam Pansus Pemindahan Ibu Kota
Selama lima tahun bekerja, DPR Periode 2015-2019 hanya mampu mengesahkan 91 RUU. Selain itu, DPR juga telah membentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara. Namun hasil kinerja pansus tidak dibacakan dalam rapat paripurna.
Politik & Hukum
路
Upaya Pelemahan Tidak Surutkan Pemberantasan Korupsi
Politik & Hukum
路
Iklan