Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
PP 99/2012
Pemberian remisi bagi koruptor dinilai tak transparan. Sebab, saat keharusan menjadi ”justice collaborator” sebagai syarat memperoleh remisi bagi narapidana korupsi masih berlaku, ada banyak koruptor memperoleh remisi.
Bagikan
Sejak PP No 99/2012 Masih Berlaku, Pemberian Remisi Sudah Tidak Transparan
Pemberian remisi bagi koruptor dinilai tak transparan. Sebab, saat keharusan menjadi ”justice collaborator” sebagai syarat memperoleh remisi bagi narapidana korupsi masih berlaku, ada banyak koruptor memperoleh remisi.
Politik & Hukum
·
KPK Harapkan Remisi Pertimbangkan Masukan Penegak Hukum
MA cabut dan batalkan PP No 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang persulit koruptor dapat remisi. KPK harapkan ada pertimbangan sebelum remisi diberikan aparat hukum.
Politik & Hukum
·
MA Hapus Kewajiban Jadi ”Justice Collaborator” untuk Peroleh Remisi
Syarat wajib jadi "justice collaborator" guna memperketat remisi bagi napi tindak pidana khusus, seperti korupsi, yang diatur dalam PP 99/2012, dihapus oleh MA. Ini dinilai sebagai sikap yang kian permisif pada korupsi.
Politik & Hukum
·
PP No 99/2012 yang Tak Diinginkan Sejak Lahir
PP Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat remisi bagi koruptor belum sepenuhnya berdampak. Obral remisi bagi koruptor masih terjadi. Sebagian yang tidak menikmatinya terus berupaya membawa klausul remisi ke MK.
Politik & Hukum
·
Pemerintah Tegaskan Napi Kasus Korupsi Tidak Akan Ikut Dibebaskan
Napi korupsi tak akan ikut bebas terkait kebijakan pengurangan kepadatan lapas dan rutan demi mengantisipasi wabah Covid-19.
Politik & Hukum
·
Iklan