Sejak PP No 99/2012 Masih Berlaku, Pemberian Remisi Sudah Tidak Transparan

Pemberian remisi bagi koruptor dinilai tak transparan. Sebab, saat keharusan menjadi ”justice collaborator” sebagai syarat memperoleh remisi bagi narapidana korupsi masih berlaku, ada banyak koruptor memperoleh remisi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ilustrasi. Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto memberikan orasi dukungan kepada 57 pegawai KPK yang resmi dipecat di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Sebanyak 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan resmi dipecat per 30 September 2021 ini mengadakan aksi damai dari Gedung Merah Putih KPK menuju Gedung C1 KPK. Mereka mendirikan Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57 Institute) yang menjadi wadah untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan antikorupsi.

JAKARTA, KOMPAS — Sebelum ada putusan Mahkamah Agung tentang hak uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak-hak Napi, pemberian remisi kepada koruptor dinilai tidak akuntabel dan transparan. Kini, pasca-putusan itu, koruptor mendapatkan legitimasi untuk memperoleh pengurangan hukuman dengan mudah.

Pada Rabu (28/10/2021), MA mengabulkan permohonan hak uji materi PP No 99/2012 yang diajukan mantan Kepala Desa Subowo, dkk. MA menyatakan, PP No 99/2012 bertentangan dengan UU No 12/1996 tentang Pemasyarakatan karena persyaratan remisi tidak boleh diskriminatif, kecuali dicabut pengadilan. Oleh karena itu, MA menghapuskan syarat pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (justice collaborator) untuk mendapatkan potongan hukuman bagi napi koruptor (Kompas, 30/10/2021).